Apple Menolak Perintah Pemerintah Inggris untuk Membuka Akses Enkripsi iCloud

Apple saat ini tengah menghadapi tuntutan dari pemerintah Inggris yang mengharuskan perusahaan tersebut menyediakan akses belakang (backdoor) ke sistem enkripsi layanan iCloud mereka. Kasus ini terungkap setelah Pengadilan Investigatory Powers Tribunal (IPT) menolak permintaan Kementerian Dalam Negeri Inggris untuk menjaga kerahasiaan proses hukum tersebut.Business Insider+3AP News+3Reuters+3The Verge+5Business Insider+5Reuters+5

Latar Belakang Kasus

Pada Januari 2025, pemerintah Inggris mengeluarkan "technical capability notice" berdasarkan Undang-Undang Investigatory Powers Act 2016, yang mewajibkan Apple memberikan akses ke data pengguna yang dienkripsi. Menanggapi hal ini, Apple memutuskan untuk menghentikan layanan Advanced Data Protection (ADP) di Inggris, sebuah fitur yang memungkinkan enkripsi end-to-end pada data iCloud pengguna.The Verge+5AP News+5Latest news & breaking headlines+5The Guardian+2The Verge+2Business Insider+2

Implikasi Terhadap Privasi Pengguna

Perintah pemerintah Inggris ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait privasi dan keamanan data pengguna. Membuka akses belakang ke sistem enkripsi dapat menjadi preseden berbahaya, memungkinkan pihak ketiga, termasuk peretas, untuk mengeksploitasi celah keamanan tersebut. Apple secara konsisten menolak permintaan semacam ini, dengan alasan bahwa menciptakan backdoor akan melemahkan keamanan produk mereka secara keseluruhan.The Verge

Tanggapan Apple dan Proses Hukum

Apple telah mengajukan banding terhadap perintah tersebut, dan IPT telah memutuskan bahwa detail dasar dari kasus ini dapat dipublikasikan, menolak klaim pemerintah bahwa pengungkapan tersebut akan membahayakan keamanan nasional. Keputusan ini disambut baik oleh kelompok hak sipil yang menekankan pentingnya transparansi dalam isu-isu yang mempengaruhi hak privasi publik.Reuters+1The Guardian+1

Dampak Internasional dan Reaksi

Kasus ini tidak hanya menarik perhatian di Inggris, tetapi juga di Amerika Serikat. Pejabat AS, termasuk Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard, telah menyuarakan keprihatinan bahwa permintaan pemerintah Inggris dapat melanggar hak privasi warga negara AS dan menimbulkan preseden bagi pemerintah lain untuk membuat tuntutan serupa.AP News+1Business Insider+1

Kesimpulan

Pertarungan hukum antara Apple dan pemerintah Inggris menyoroti ketegangan yang sedang berlangsung antara upaya pemerintah untuk mengakses data terenkripsi dan hak individu atas privasi. Hasil dari kasus ini berpotensi memiliki implikasi signifikan bagi kebijakan privasi dan keamanan data di seluruh dunia.